Seorang hakim federal telah menolak upaya pemerintah AS untuk menolak gugatan yang menuduh Elon Musk secara ilegal memegang kekuasaan eksekutif saat memimpin agensi DOGE. Kasus ini sekarang akan dilanjutkan, yang berpotensi membuka pintu untuk membalikkan tindakan yang diambil di bawah kepemimpinan Musk.
Inti dari Tantangan Hukum
Gugatan tersebut, yang diajukan oleh organisasi nirlaba dan kemudian diikuti oleh 14 jaksa agung negara bagian, berpendapat bahwa Musk bertindak di luar kewenangannya dengan memotong hibah federal, memecat karyawan, dan menutup lembaga meskipun tidak ada konfirmasi dari Senat untuk posisi resmi apa pun. Hal ini berpusat pada “Klausul Pengangkatan” dalam Konstitusi, yang menentukan bagaimana pejabat utama lembaga eksekutif harus diangkat.
Penggugat berpendapat bahwa Musk berfungsi sebagai pejabat Kabinet secara de facto tanpa melalui proses konstitusional yang semestinya. Hakim Tanya Chutkan setuju bahwa peran Musk lebih dari sekadar penasihat.
“Kepala DOGE… membuat keputusan dan mengeluarkan arahan mengenai hal-hal penting seperti penghentian hibah federal, kontrak, dan pekerja.”
Kata-kata Musk Sendiri sebagai Bukti
Gugatan tersebut memanfaatkan postingan media sosial Musk di X (sebelumnya Twitter) sebagai bukti kunci. Pernyataan seperti “USAID adalah organisasi kriminal. Sudah waktunya untuk mati” dan mempertanyakan keberadaan Departemen Pendidikan dikutip untuk menunjukkan bahwa Musk secara sepihak membuat keputusan dengan konsekuensi yang signifikan.
Pejabat DOGE sendiri secara terbuka membual tentang penghentian kontrak dan penutupan agensi, yang selanjutnya mendukung klaim bahwa Musk bertindak melanggar hukum.
Apa yang Dipertaruhkan?
Jika penggugat menang, pengadilan dapat membatalkan kebijakan yang dibuat berdasarkan arahan Musk, sehingga berpotensi memulihkan pendanaan untuk program-program yang dipotongnya dan membatalkan penutupan lembaga tersebut. Hal ini akan mempunyai dampak yang luas, karena dapat menjadi preseden mengenai bagaimana pejabat yang tidak melalui proses pemilihan menjalankan kekuasaannya di pemerintahan federal.
Pemberhentian Pemerintah yang Gagal
Pemerintah berargumen bahwa kasus tersebut harus dihentikan karena posisi Musk dibuat secara tidak sah. Hakim Chutkan menolak alasan ini, dengan menyatakan bahwa argumen tersebut menyiratkan bahwa siapa pun yang mempunyai peran yang didirikan secara tidak sah dan memiliki kekuasaan yang sangat besar dikecualikan dari persyaratan konstitusional.
Meskipun hakim menolak dua klaim tambahan terkait pelanggaran prosedur administratif dan pemisahan kekuasaan, tantangan utama terhadap otoritas Musk tetap aktif.
Lanskap Politik yang Berubah
Elon Musk mengundurkan diri dari DOGE pada Mei 2025, yang diikuti oleh perselisihan publik dengan Presiden Trump, namun keduanya dilaporkan telah berdamai. Meskipun demikian, gugatan tersebut terus berlanjut, menggarisbawahi pengawasan hukum yang dihadapi atas tindakan Musk selama berada di agensi tersebut.
Kasus ini kini bergerak maju, dengan potensi untuk mengubah cara lembaga-lembaga federal dipimpin dan seberapa besar kekuasaan yang dapat dimiliki oleh pejabat yang tidak melalui proses pemilihan.
